Problema Penyaluran Bantuan Aceh 

Sungguh susah untuk memperbaiki citra yang sudah terlanjur buruk. Indonesia yang sudah dianggap sebagai salah satu negara terkorup di dunia, mungkin sekarang ini (berkaitan dengan masalah bantuan Aceh) merasakan hal tersebut (walaupun Presiden SBY baru saja bulan lalu meresmikan gerakan nasional anti korupsi). Baik kalangan pemerintahan asing atau swasta (LSM dan masyarakat), hampir semuanya tidak mau untuk menyalurkan bantuannya melalui badan/lembaga milik pemerintah Indonesia. 

Negara-negara asing menyalurkannya melalui lembaga bantuan milik PBB (misalnya Unicef), adapun kalangan swasta baik masyarakat maupun lembaga non pemerintah (NGO/LSM) lebih suka menyalurkannya secara langsung ke Aceh. Apalagi belakangan terbetik berita bahwa bantuan yang sampai ke para korban ternyata tidak sesuai dengan bantuan yang telah diterima, alasannya adalah untuk biaya overhead. Masalah ini diperkeruh lagi dengan adanya laporan dari relawan asing yang melaporkan adanya pungli (pungutan liar) disejumlah titik di perbatasan antara Sumatra Utara dan Aceh yang dilakukan oleh oknum TNI.

Dengan kondisi yang demikian ini tentunya akan menyulitkan pemerintah sendiri, terutama dalam melakukan koordinasi untuk perbaikan Aceh pasca bencana tersebut.
Untuk itu, sekarang inilah waktunya bagi pemerintah untuk terbuka dan membuktikan bahwa apa yang telah dicanangkan bulan lalu tersebut bukan sekedar jargon politik untuk menyenangkan rakyat, tapi memang benar-benar menjadi tekad pemerintah untuk melaksanakannya. (MS/Tempo/MediaOnline