Sudah menjadi rahasia umum bahwa birokrasi kita merupakan salah satu jajaran yang terboros di dunia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Direktur Produksi dan Transmisi PLN, Dr Ir Herman Darnel Ibrahim MSc, menceritakan kepada saya tentang seorang bupati di Sumatra Selatan yang punya pembantu 30 orang. Herman memang pernah bertugas di provinsi itu selama beberapa tahun, sehingga dia kenal betul berbagai tipe birokrat di sana. Bayangkan seorang bupati ''mampu'' membiayai pembantu sebanyak itu, entah apa yang harus mereka kerjakan untuk melayani dan menyenangkan sang penguasa lokal itu.
Itu baru satu cerita. Cerita lain bertimbun. Anda mau mendengar yang mana? Ingatkah Anda bahwa sudah menjadi kebiasaan beberapa presiden kita untuk membawa rombongan besar bila bepergian ke luar negeri? Kita tidak tahu apa saja kerja anggota rombongan raksasa itu. Mungkin ada tukang pijat, tukang buat sambal kegemaran presiden, tukang gendong hasil belanja untuk sang permaisuri, tukang cerita-cerita lucu agar presiden tetap rileks dalam perjalanan kenegaraannya.
Beberapa waktu yang lalu kita baca pula di koran bahwa seorang wakil presiden juga membawa rombongan naik haji berjumlah sekitar 100 orang. Alangkah lemahnya kepekaan nurani mereka, sampai hati berfoya-foya di tengah-tengah jeritan dan penderitaan rakyat kecil yang masih saja mereka tanggungkan sampai sekarang. Jadi, uang negara banyak meluncur secara sia-sia, karena tipisnya rasa tanggung jawab untuk publik.
Bukan saja birokrat, dunia legislatif dan yudikatif juga punya kebiasaan yang serupa. Jika tidak melalui rombongan besar, anggaran dapat saja diputar untuk disalahgunakan atas nama kepentingan negara. Entah berapa triliun uang rakyat yang ludes melalui cara-cara semacam ini. Soal korupsi, pencurian kayu dan ikan, jangan ditanya lagi karena sudah menggurita sejak tiga dasawarsa yang lalu.
Kita pun tidak tahu apakah gempuran gempa dan tsunami yang dahsyat di Aceh dan Sumatra Utara akan mampu menyadarkan kita semua untuk mengubah kelakuan yang korup dan berfoya-foya menjadi manusia yang berakhlak dan berkelakuan baik. Bila bencana semacam ini tidak juga dapat mengubah perilaku kita, apakah kita harus menunggu sampai bangsa ini luluh lantak sama sekali?
Memang, orang baik di Indonesia masih jauh lebih banyak jumlahnya. Tetapi, mengapa mereka seperti tidak berkutik berhadapan dengan lingkungan yang jahat dan busuk. Kearifan kuno yang sudah sering kita dengar menuturkan bahwa ''pembusukan ikan pasti datang dari kepala'' tampaknya masih relevan dengan suasana sosial kita di Indonesia.
Jadi, jika memang demikian situasinya, si kepala inilah yang perlu diperiksa dan dibetulkan agar proses pembusukan itu dapat dicegah, tidak menjalar sampai ke insang, perut, ekor, dan kemudian ke sekujur tubuh. Apakah kita rela satu saat menyaksikan Indonesia menjadi bangkai ikan yang membusuk, gara-gara kepala tidak pernah dibetulkan dan diobati? Pemborosan birokrasi adalah bagian dari proses pembusukan itu.
Teman-teman yang pulang dari Cina banyak bercerita tentang kesederhanaan para pejabat di sana. Bahkan, kabarnya seorang pejabat penting tidak segan-segan naik sepeda ke kantor. Bandingkan dengan pejabat kabupaten kita yang gemar sekali memakai kendaraan yang serba luks dan mahal, padahal PAD (Penghasilan Asli Daerah) tidak seberapa.
Itu belum lagi kita berbicara tentang kelakuan sebagian anggota DPRD yang siang malam pikirannya tidak lain kecuali menambah pendapatan dengan melibatkan diri dalam berbagai tender dan main kongkalingkong dengan bupati atau wali kota. Mental menerabas semacam ini sudah merupakan panorama di seluruh Tanah Air. Apalagi mereka sering bernaung di bawah UU Otonomi Daerah. Seakan-akan mereka boleh saja menghitam-putihkan daerahnya masing-masing, sementara nasib rakyat banyak tak kunjung membaik.
Akhirnya, mengapa BUMN kita banyak yang karam di tengah jalan, jawabannya sangat sederhana: pemborosan dan salah urus. Kita sering mendengar bahwa BUMN-BUMN rugi sekian triliun. Sebab utamanya tidak lain karena kepala yang mengurusnya telah lama membusuk atau memang tidak mampu, tetapi dipaksakan juga harus berada di sana, mungkin karena pertimbangan kepentingan partai tertentu, apalagi menjelang pemilu. Inilah sebuah negeri yang menyimpan banyak cerita. Cerita tentang permainan kotor dan patgulipat yang belum juga terlihat di mana ujungnya.
Arsip Hotnews